Memahami Sistem Hukum Indonesia dan Pembagian Aturannya

Olret –Hukum sering kali dianggap sebagai tumpukan pasal yang kaku dan membingungkan masyarakat awam. Padahal, jika dibedah lebih dalam di ruang publik, aturan tersebut bekerja dalam kesatuan terorganisir. Melalui artikel ini, kita akan melihat bagaimana sistem hukum indonesia bekerja mengatur masyarakat secara utuh. Pemisahan ranah hukum publik dan hukum privat sengaja dibuat demi menjaga kepastian hukum serta mencegah konflik tumpang tindih yang merugikan warga negara. Di dalam artikel ini, kita juga akan membedah batas antara hukum materiil dan hukum formiil.

Baca Juga

Memahami Batas-Kepentingan Negara dan Hak Individu dalam Sistem Hukum Indonesia

Hakikat Sebuah Kesatuan dalam Aturan Negara

Hukum bukan sekadar kumpulan peraturan acak yang berdiri sendiri tanpa arah yang jelas. Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem hukum. Asumsi umum mengenai sistem mengertikan kepada kita secara langsung bahwa jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga.

Baca Juga

Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Dan Relevansinya Dengan Sistem Pidana Modern

Dengan demikian, hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan begitu, yang dimaksud dengan sistem hukum indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Keutuhan sistem hukum indonesia ini menjadi jaminan utama bahwa keadilan tidak tegak secara parsial, melainkan melalui kerja terstruktur dari setiap komponen yuridis yang ada di dalamnya.

Mencegah Konflik Tumpang Tindih Antar-Subsistem

Baca Juga

Pencatatan Pernikahan sebagai Titik Temu Syariat Islam dan Kepastian Hukum Negara

Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum indonesia yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh.

Halaman Selanjutnya

Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleksitas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas-asas hukum dan pengertian hukum. Sehingga di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian yang ada pada peraturan hukum, asas-asas hukum dan pengertian hukum. Kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem hukum itu. Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya dan dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian sifat sistem hukum indonesia itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional.