Menanti Nasib Pendidikan Indonesia

Ketimpangan infrastruktur atau sarana prasarana pendidikan masih menjadi isu sentral disetiap periodesasi pemerintahan. Namun isu tersebut masih belum terselesaikan. Tentu ada harapan bahwa pemerintah nantinya mampu menuntaskan isu sentral ini, isu pemerataan infrastruktur pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi mencatat bahwa Indonesia memiliki 436.707 sekolah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Namun, dari data tersebut terdapat data juga mencatat kondisi bangunan sekolah tersebut.

Misal pada tahun 2021-2022 tercatat kondisi gedung Sekolah Dasar yang rusak 39,39%, dan rusak ringan atau sedang 60,60%. Gedung Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi rusak 26,70%, dan rusak ringan atau sedang 53,30%.

Gedung Sekolah Menengah Atas dalam kondisi rusak 54,97%, dan rusak ringan atau sedang 45,03%. Lalu, gedung Sekolah Menengah Kejuruan dalam kondisi rusak 54,77%, sedangkan yang rusak ringan atau sedang 45,23%.

Kondisi tersebut tentu sungguh memprihatinkan. Maka perlu ada fokus, komitmen dan kebijakan berkelanjutan untuk menyoroti sekaligus menuntaskan isu sentral tersebut. Tentu semua itu demi terwujudnya cita-cita Indonesia emas 2045.

Alokasi Anggaran Pendidikan 

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp.660,8 Triliun untuk sektor pendidikan, dengan rincian alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp.237,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp.346,6 triliun serta pembiayaan investasi Rp.77,0 triliun.

Sepanjang tahun 2024 Kemendikbudristek berjuang membiayai pelaksanaan sejumlah program prioritas pendidikan, dan semua itu menelan biaya sangat besar.

Misal Program Indonesia Pintar (PIP), Kemendikbudristek menargetkan 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran Rp 13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran Rp 13,9 triliun.