Hantu Demokrasi dan Politisasi Ruang Publik di Desa

Hantu Demokrasi dan Politisasi Ruang Publik di Desa.
Sumber :
  • Pixabay

Penulis : O

Amien Rais Antusias Salaman kepada Prabowo, Netizen: Gelandangan Politik

Olret – Menjelang pesta demokrasi 2024 sudah mulai terasa, begitu pun dengan intrik-intrik politik yang bersamaan hadir dan dijual belikan di tengah-tengah perkotaan sampai pada sudut-sudut desa. Di tahun politik sekarang, telah menjadi hal lumrah dimana bentuk bantuan mudah diperoleh oleh masyarakat meskipun sebagian aspirasi itu hanya baru sampai pada ujung bibir.

Berangkat dari studi kasus kecil-kecilan, penulis temukan yang hadir dari pemerintahan yang ada di desa. Kebijakan yang dikeluarkan dari perangkat di desa secara senyap melalui bisik-bisik dari telinga ke telinga. Kebijakan yang dinilai sangat mencederai hak politik setiap masyarakat, terutama mereka yang mendapatkan bantuan sosial yang semestinya mereka dapatkan. 

Gaji Hingga 1.2 Juta 2024 Ini! Inilah Rincian Tugas Petugas KPPS Pemilu Tanggal 14 Februari Nanti

Aspek yang sangat tendensius yang dicoba dibangun oleh para oknum politik yang mirisnya lagi para aktor ini adalah mereka yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan desa. Bagaimana tidak, freming yang telah berhasil mereka buat adalah mencoba mencampur adukan urusan politik praktis dengan bantuan sosial yang harus diterima oleh masyarakat. Ketakutan ini mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat terutama mereka yang telah terdaftar dalam penerima BLT, dan pengguna BPJS gratis serta akan merembet pada bansos yang lainnya.

Menurut keterangan yang datang dari masyarakat setempat mereka yang tidak mengikuti perintah untuk memilih caleg tertentu yang diinginkan untuk dicoblos di pemilu, namanya akan dihapuskan dalam bantuan sosial apa pun dan tidak akan menerima lagi. Sangat miris dimana kekuasaan ingin diperoleh dengan cara-cara yang sangat licik dan tidak manusiawi. Politisasi dan mobilisasi yang dicoba dipaksakan dengan memanfaatkan kekuasaan alternatif yang ada di desa. 

GMNI Majene Gelar Deklarasi Pemilu 2024 yang Damai dan Adil

Dilematis memang, dimana demokrasi yang seharusnya menjamin seluruh hak suara masyarakat dan tanpa adanya paksaan dalam pemilu, tapi dicoba digenerisasi dan diganggu menggunakan kebijakan-kebijakan subjektif serta tidak memihak kepada masyarakat. 

Keberlangsungan demokrasi yang masih menimbulkan tanda tanya besar bagi kita semua. Sebuah prestasi ketika pemilu berjalan lancar dan damai, tapi prosesnya diwarnai ketakutan dari rakyat yang ingin memilih bebas dengan kriteria calonnya sendiri, namun di sisi lain memikirkan nasib hidupnya yang dipegang oleh pemangku kebijakan di desa.

Halaman Selanjutnya
img_title