Relawan Pendidikan Muhammadiyah Datangi DPRD Ciamis, Tanyakan Soal Anak Tidak Sekolah
- AT
Ciamis, Olret – Puluhan Relawan Pendidikan yang digagas Pemuda Muhammadiyah audiensi ke Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026). Pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam membongkar persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang selama ini jadi permasalahan di Ciamis.
Audiensi diterima langsung oleh Ketua Komisi D, Jaenal Aripin, bersama jajaran anggotanya dan unsur perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Ia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan fungsi dewan dalam penanganan ATS. Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
"Kami melihat Keputusan Bupati Tentang Satuan Tugas Penanganan ATS sudah terbit, secara regulasi relawan pendidikan sudah memiliki payung hukum" tegas Jaenal.
Ketua Komisi D juga menyoroti pentingnya kinerja lintas sektir. Ia mengapresiasi gerakan Relawan Pendidikan yang dinilainya sangat membantu pemerintah daerah dalam penanganan ATS.
Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Ciamis, Isa Nuralamsyah, menjelaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kegiatan sosial biasa. Baginya, ini adalah bentuk implementasi dari teologi Al-Ma'un yang diajarkan KH Ahmad Dahlan.
"Ini adalah kewajiban moral kami. Teologi Al-Ma'un mengajarkan kami untuk peduli pada anak-anak yang membutuhkan. Relawan Pendidikan hadir untuk berjuang bersama agar tidak ada anak Ciamis yang putus sekolah," ucap Isa.
Relawan Pendidikan Muhammadiyah audiensi dengan DPRD Ciamis tentang ATS.
- AT
Ketua Ketua Pemuda Muhammadiyah Ciamis pun melaporkan capaian penanganan ATS, dari 13 ribu ATS sudah terverifikasi 64 persen.
"4.196 anak sudah kembali bersekolah diantaranya 1.000 anak lebih terserap ke PKBM," urai Isa.
Namun, Derry Ridwan sebagai Relawan Pendidikan menyampaikan tantangan saat ini. Relawan Pendidikan masih terbatas di tingkat kecamatan. Pihaknya berencana membentuk di tingkat desa.
"Relawan ini sudah hadir di kecamatan. Kami ingin mereka juga ada di tingkat desa. Tujuannya mempercepat verifikasi dan mendorong anak keembali ke sekolah"
Tak hanya berhenti dengan Disdik, Komisi D DPRD Ciamis juga menyatakan pihaknya akan melayangkan pertanyaan serupa ke Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII.
"Kami akan menanyakan komitmen mereka. Soalnya, data mencatat ada 1.027 peserta didik di bawah naungan Kemenag yang masuk kategori ATS. Ini juga harus jadi perhatian serius," jelas Derry. *DR/AT
